Pengertian Sektor Publik
Sektor publik dapat diartikan sebagai sektor pelayanan yang menyediakan
barang/ jasa bagi masyarakat umum dengan sumber dana yang berasal dari pajak
dan penerimaan negara lainnya, dimana kegiatannya banyak diatur dengan
ketentuan atau peraturan.
Barang Publik : Produk sektor Publik
Barang publik merupakan barang dan jasa yang diaddakan oleh sektor publik
(pemerintah) untuk kepentingan masyarakat. Terdapat dua sifat utama barang
publik, yaitu nonexcludability (tanpa
pengorbanan) dan nonrivalness in
consumption (tanpa persaingan).
Dalam menentukan jumlah dan harga barang pada sektor publik memerlukan
suatu proses (termasuk politik) yang cukup panjang berbeda pada sektor privat
yang mempertimbangkan secara dominan pada maksimalisasi keuntungan yang
diperoleh.
Komponen Sektor Publik
Komponen Sektor Publik menurut GFS manual 2001, yakni Sektor Pemerintah dan
Perusahaan Publik. Dimana Sektor Pemerintah terdiri dari Pemerintah Pusat,
Pemerintah negara bagian/ provinsi/ wilayah, dan Pemerintah daerah. Dan
perusahaan Publik terdiri atas Perusahaan Publik Keuangan dan Perusahaan Publik
Non Keuangan.
Manajemen Sektor Publik
Dasar keputusan pada manajemen Sektor Privat lebih banyak didasarkan pada
rasional ekonomi dan tingkat keuntungan yang akan dicapai, berbeda dengan
manajemen sektor publik yang memiliki siklus perencanaan yang merupakan tahapan
awal, yakni Perencanaan Strategis dan Operasional. Dimana siklusnya sbb.
1. Perencanaan Strategis yang merupakan bentuk perencanaan
jangka panjang atau jangka menengah yang dilakukan untuk tujuan dan sasaran
strategis organisasi.
2. Perencanaan Operasional yang merupakan penjabaran dari
perencanaan strategis dalam jangka pendek yang umumnya memuat target dan
kegiatan yang akan dilaksanakan selama setahun.
3. Penganggaran
4. Pengendalian dan Pengukuran
5. Pelaporan yang merupakan salah satu sarana untuk
mewujudkan akuntabilitas organisasi publik.
Pengukuran Kinerja Sektor
Publik
Pengukuran Kinerja Sektor publik memiliki tujuan:
1. Menciptakan akuntabilitas Publik
2. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi
3. Memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya
4. Menyediakan saran pembelajaran pegawai
5. Memotivasi pegawai
Permasalahan Pengukuran Kinerja Sektor Publik
1. Pemerintah memberikan kewajiban dan nilai bukan pada
produk/ barang kepada masyarakat
2. Organisasi-organisasi
publik biasanya lebih banyak melibatkan suatu proses daripada produk
3. Suatu proses yang baik belum tentu menghasilkan produk
akhir yang dapat diterima oleh semua pihak
4. Suatu produk publik biasanya tidak dihasilkan oleh satu
organisasi melainkan bersama-sama dengan pihak lain.
5. Kinerja Publik tidak terisolasi
6. Unsur sebab akibat dalam sektor publik sering tidak jelas
7. Lingkungan yang sangat dinamis
Aspek pengukuran kinerja sektor publik meliputi: Input, Proses,
Output, Outcome. Dimana konsep ini
berkaitan erat dengan economy
(Pengadaan Input), efficiency (Proses
Input menjadi Output), dan effectiveness
(manfaat serta dampak dari output dan outcome).
Pada saat pengukuran efisiensi yang hanya membandingkan antara input dan
output belum tentu menunjukkan efisiensi sesungguhnya, maka untuk mengukur yang
sebenarnya ada standar efisiensi, yaitu Standar teknik, historis, perbandingan
dengan organisasi lain, dan Pemanfaatan Utilitas.
Perluasan Konsep 3E Pada Sektor Publik
Dalam Sektor Publik yang memiliki konsep 3E (economy, efficiency, effectiveness) diperluas dengan menambahkan equity (Keadilan) dimana semua masyarakat
mempunyai kesempatan sama untuk memperoleh pelayanan, tanpa adanya
diskriminasi.
Sektor Publik dan Keuangan
Negara
Sektor Publik dan Keuangan Negara bagaikan dua sisi mata uang. Sektor Publik menggunakan keuangan
negara sebagai sumber daya, sedangkan keuangan
negara dikelola oleh sektor publik.